Perkebunan Sawit Vs Hutan Hujan Tropis

Saat ini di daerah Kalimantan Barat banyak kita temukan Perusahaan – perusahaan yang bergerak di bidang Perkebunan kelapa sawit. Sub sektor kelapa sawit telah menghasilkan angka-angka pertumbuhan ekonomi yang sering digunakan pemerintah bagi kepentingannya untuk mendatangkan investor ke Indonesia. Namun selain memiliki dampak positif terhadap pemasukan devisa suatu daerah, pengembangan areal perkebunan kelapa sawit ternyata menyebabkan meningkatnya ancaman terhadap keberadaan hutan Indonesia karena pengembangan areal perkebunan kelapa sawit utamanya dibangun pada areal hutan konversi. Konversi hutan alam masih terus berlangsung hingga kini bahkan semakin menggila karena nafsu pemerintah yang ingin menjadikan Indonesia sebagai produsen minyak sawit terbesar di dunia. Demi mencapai maksudnya tadi, pemerintah banyak membuat program ekspnasi wilayah kebun meski harus mengkonversi hutan.

            Akibat deforetasi tersebut bisa dipastikan Indonesia mendapat ancaman hilangnya keanekaragaman hayati dari ekosistem hutan hujan tropis. Juga menyebabkan hilangnya budaya masyarakat di sekitar hutan. Disamping itu praktek konversi hutan alam untuk pengembangan areal perkebunan kelapa sawit telah menyebabkan jutaan hektar areal hutan konversi berubah menjadi lahan terlantar berupa semak belukar dan / atau lahan kritis baru, sedangkan realisasi pembangunan perkebunan kelapa sawit tidak sesuai dengan yang direncanakan

 Dampak lingkungan

            Beberapa studi telah menemukan penurunan jumlah (80 persen untuk tanaman dan 80-90 persen untuk mamalia, burung, dan reptilia) dalam keragaman hayati menyusul diubahnya hutan menjadi perkebunan kelapa sawit. Lebih jauh lagi, banyak hewan tak akan masuk ke perkebunan, namun lainnya, seperti orang utan, menjadi hama tanaman perkebunan dan membahayakan mereka dari perburuan liar para petugas perkebunan atas dasar defensif. Penggunaan herbisida dan pestisida dapat pula berdampak pada komposisi spesies dan menjadi polusi di aliran sungai lokal. sistem pengeringan yang dibutuhkan untuk perkebunan (perkebunan kelapa sawit di Kalbar biasanya di dirikan di hutan rawa) bisa menurunkan tingkat air di hutan-hutan sekitarnya. Selain itu, perusakan lahan gambut meningkatkan resiko datangnya banjir dan kebakaran. Pembukaan hutan dengan api yang dinyalakan oleh pemilik perkebunan kelapa sawit adalah penyebab terbesar satu-satunya pada kebakaran di Kalimantan Barat  pada tahun 1997-1998. Hal inilah yang menjadi dasar terhadap  Persoalan tata ruang, dimana monokultur, homogenitas dan overloads konversi. Hilangnya keaneka ragaman hayati ini akan memicu kerentanan kondisi alam berupa menurunnya kualitas lahan disertai  erosi, hama dan penyakit.

            Selain itu tanaman kelapa sawit yang merupakan  tanaman monokultur adalah jenis tanaman yang haus akan air dan unsur hara, berdasarkan hasil penelitian  lingkungan dari Universitas Riau T. Ariful Amri MSc Pekanbaru/ Riau, dalam saru hari satu batang pohon sawit bias menyerab air hingga 12 liter (hasil peneliti).   Di samping itu tumbuhan kelapa sawit mesti dirangsang oleh berbagai macam zat fertilizer sejenis pestisida dan bahan kimia lainnya. Akibat lain yang ditimbulkan adalah Munculnya hama migran baru yang sangat ganas karena jenis hama baru ini akan mencari habitat baru akibat kompetisi yang keras dengan fauna lainnya. Ini disebabkan  karena keterbatasan lahan dan jenis tanaman akibat monokulturasi

 Dampak Sosial

            Dampak sosial dari perkebunan kelapa sawit baru mulai dipahami, sebagian besar berkat kerja dari Dr. Lisa CUrran. Walau tak diragukan lagi bahwa perkebunan kelapa sawit menyediakan kesempatan kerja yang besar di Kalimantan, ada keraguan mengenai keadilan dari sistem yang ada, yang sepertinya kadang kala menjadikan para pemilik perkebunan kecil dalam kondisi yang mirip dengan perbudakan.

            Kelangkaan dari kayu di beberapa bagian Kalimantan, membuat para penduduknya saat ini hanya memiliki beberapa pilihan untuk mengatasi perekonomian. Kelapa sawit sepertinya menjadi alternatif terbaik bagi masyarakat yang mengandalkan hidupnya dari menanam karet, menanam padi, dan menanam buah-buahan. Saat sebuah perusahaan pertanian besar masuk ke suatu daerah, beberapa anggota masyarakat kebanyakan sangat tertarik untuk menjadi bagian dari perkebunan kelapa sawit. Karena mereka tak memiliki kepemilikan legal atas tanah mereka, kesepakatan biasanya dibuat sehingga mereka memiliki 2-3 hektar (508 are) lahan untuk perkebunan kelapa sawit. Mereka biasanya meminjam 3.000-6.000 USD (dengan bunga 30 persen per tahun) dari perusahaan induknya untuk biaya bibit, pupuk, dan kelengkapan lain. Karena kelapa sawit membutuhkan sekitar 7 tahun untuk berbuah, mereka bekerja seperti buruh dengan bayaran 2,5 USD per hari di perkebunan besar. Sementara lahan mereka belum menghasilkan namun membutuhkan pupuk dan pestisida, yang dibeli dari perusahaan kelapa sawit. Saat perkebunan mereka mulai berproduksi, pendapatan umum untuk lahan seluas 2 hektar adalah 682-900 USD per bulan. Di masa lalu, karet dan kayu menghasilkan 350-1.000 USD per bulan, menurut Curran. Rendahnya pendapatan digabung dengan tingginya modal yang dibutuhkan dan tingginya bunga pinjaman tampaknya akan membuat para pemilik kecil ini tetap terus-menerus berhutang pada perusahaan kelapa sawit.

            Menurut Curran, hutang ini, ditambah dengan total ketergantungan pada perusahaan yang tak bisa mereka percaya, mempunyai dampak psikologis pada masyarakat. Karena tak ada jalan untuk melawan tindakan perusahaan, konflik pun muncul di dalam masyarakat, terutama bila sebagian besar masyarakat melawan perusahaan tersebut (Dayak sering melawan rencana perusahaan kelapa sawit). Sering kali maksud-maksud rahasia digunakan untuk menguasai suatu masyarakat. Sebagai contoh, sebuah hadiah sepeda motor bisa memenangkan pengaruh atas pemimpin-pemimpin masyarakat. Ketika telah mendapatkan persetujuan, perusahaan kelapa sawit akan bernegosiasi satu per satu dengan tiap kepala rumah tangga, untuk menghilangkan kekuatan menawar yang lebih tinggi dari masyarakat lain.

            Survei yang dilakukan oleh Curran menunjukkan bahwa masyarakat di daerah Kalimantan Barat sangat prihatin dengan munculnya banjir setelah di berdirikannya perkebunan-perkebunan kelapa sawit. Mereka juga khawatir akan kehilangan budaya dan hasil-hasil hutan — anggota tua masyarakat tidak selalu menyetujui wanita dan anak-anak bekerja di perkebunan. Penanaman kelapa sawit juga membuat penduduk lokal lebih tergantung pada perusahaan pertanian karena mereka tak lagi menanam makanan mereka sendiri. Terakhir, beberapa masyarakat telah menyatakan ketidakpuasannya bekerja pada pihak Malaysia. Walau mereka memiliki banyak keluhan, yang lain melihatnya sebagai alternatif.

            Sementara, perusahaan kelapa sawit meraup keuntungan besar. Menurut perhitungan Curran, beberapa perusahaan di Kalimantan Barat akan mendapatkan 26 persen tingkat pengembalian modal per tahunnya selama 25 tahun, sebuah angka yang luar biasa.
“Perusahaan-perusahaan mendapatkan banyak yang tanpa banyak perhitungan,” kata Curran, dalam ceramahnya di Stanford University, Januari 2007.

            Maka dari itu semua hal kembali lagi kepada Pemerintah, sebagai pemangku kebijakan harus membuat suatu sistem peraturan yang terikat dan harus dijalankan oleh pihak perusahaan. Dengan adanya peraturan ini, diharapkan para pelaku usaha tidak semena-mena dalam melakukan konversi hutan menjadi lahan perkebunan, selain itu pemerintah sebaiknya lebih memihak kepada pengusaha lokal dalam membuat suatu kebijakan. Dan memberikan apresiasi khusus bagi perusahaan berprestasi dalam meningkatkan produksi kelapa sawit yang memperhatikan lingkungan. Namun bentuk apresiasi yang paling dibutuhkan oleh pelaku usaha adalah kemudahan dalam proses birokrasi, ketersedian sarana dan prasarana, serta kemudahan dalam melakukan distribusi hasil perkebunan. Di lain sisi apresiasi khusus harus diberikan kepada perusahaan yang melakukan ekspansi perkebunan ke lahan gambut dan lahan kritis. Konversi lahan kritis menjadi perkebunan merupakan salah satu alternatif yang patut di coba, mengingat luas lahan kritis di Indonesia mencapai 52,5 juta ha. Pemanfaatan lahan kritis sebagai perkebunan kelapa sawit bisa menjadi langkah awal dalam mengembalikan ekosistem setempat ke bentuk semula.

            Dengan hadirnya perusahaan kelapa sawit di wilayah tertinggal, diharapkan mampu memberikan kontribusi dalam memicu pertumbuhan ekonomi daerah terpencil dan mampu menjadi penyeimbang perekonomian di berbagai wilayah Indonesia. Selain itu pemerintah sebagai pembuat kebijakan harus melakukan pengawasan terhadap setiap perusahaan untuk memastikan mereka menaati peraturan yang ada dengan mengikuti azas kelestarian lingkungan. Selain itu MoU yang dibuat antara pemangku kepentingan dengan buruh harus disepakati oleh kedua belah pihak dan disetujui oleh pemangku kebijakan, sehingga kisruh kepentingan yang berdampak pada rusaknya lingkungan tidak perlu terjadi.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s